LANGSA Klikindonesia
– Kebijakan Pemerintah Kota Langsa yang mengecualikan perangkat gampong, ASN, TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan tetap dari penerima bantuan daging Meugang menuai sorotan tajam dari sejumlah warga terdampak banjir. Pasalnya, mereka menilai bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa bulan lalu tidak memandang status sosial atau profesi korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diketahui, Pemko Langsa mengalokasikan dana sebesar Rp1,029 miliar yang bersumber dari bantuan Presiden RI melalui APBN dan APBK 2026 untuk pembagian daging Meugang menyambut Ramadhan. Namun, kriteria penerima yang dirilis Pemerintah Kota justru memicu kontroversi di tengah masyarakat.
“Saya sebagai ASN, rumah saya juga terendam banjir setinggi satu meter. Semua perabotan rusak. Apakah karena saya PNS maka tidak berhak menerima bantuan? Banjir tidak tanya status saya ASN atau bukan,” ujar seorang warga Gampong Jawa yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/2/2026).
Senada disampaikan seorang perangkat gampong di Kecamatan Langsa Baro. Rumahnya yang juga menjadi korban banjir kini dalam kondisi memprihatinkan. “Saya perangkat gampong, tapi rumah saya rusak kena banjir. Kalau bantuan daging ini untuk masyarakat miskin saja, lalu kami yang aparatur desa tapi terdampak parah dapat dari mana? Apa kami tidak perlu merasakan daging Meugang juga?” keluhnya.
Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada korban banjir secara menyeluruh. Padahal, dalam situasi bencana, solidaritas dan bantuan seharusnya diberikan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan, bukan berdasarkan kategori pekerjaan atau status ekonomi semata.
Relawan yang akrab di panggil Mak ni menilai ada kejanggalan dalam kriteria tersebut. “Logikanya, bantuan bencana itu diberikan kepada korban bencana. Jika seseorang berstatus ASN atau TNI, tetapi rumahnya rusak dan keluarganya kelaparan, mengapa harus dikecualikan? Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan seharusnya menggunakan data yang diperbarui dengan data korban banjir terkini, bukan dengan pendekatan generalisasi profesi.
Tradisi Meugang di Aceh adalah momentum berbagi kepada sesama tanpa memandang latar belakang. “Meugang itu filosofinya kebersamaan. Membatasi penerima hanya pada kelompok tertentu justru mengurangi esensi silaturahmi dan kepedulian sosial yang diajarkan Islam.
“Kami minta Pemko merevisi kriteria ini. Bantuan daging Meugang harus untuk semua korban banjir, tanpa kecuali. Agar benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya
Komentar