LANGSA Klikindonesia, 20 April 2026 – Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) menyampaikan tanggapan kritis terhadap proses pendataan ulang bantuan banjir di Kota Langsa. SOMASI menilai klaim dari BPBD Kota Langsa yang menyebut pendataan hampir rampung sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
“Pernyataan BPBD itu ‘jauh panggang dari api’. Faktanya, hingga kini BPBD justru kembali melakukan pendataan ulang terhadap warga terdampak banjir dengan menunjuk perangkat gampong sebagai enumerator. Anehnya, warga yang sebelumnya sudah terdata diminta mendata ulang rumah mereka,” ujar Zulfadli, Koordinator SOMASI, dalam rilis pers yang diterima hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Zulfadli, alasan bahwa data sebelumnya tidak lagi digunakan hanya menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat. SOMASI mempertanyakan konsistensi serta validitas proses pendataan yang telah dilakukan berulang kali.
Tuntutan Tegas SOMASI:
Atas kondisi tersebut, SOMASI meminta Wali Kota Langsa untuk segera mengambil alih posisi Ketua Koordinator Tim Penanggulangan Bencana Banjir dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa.
“Kami menilai koordinasi yang ada saat ini tidak berjalan efektif. Perlu kepemimpinan langsung dari wali kota untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu,” tegas Zulfadli.
Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kota Langsa, Erni Hajja Wati, menyatakan hal senada.
“Lebih dari empat bulan pascabanjir yang meluluhlantakkan Kota Langsa, warga masih berjuang sendiri di tengah reruntuhan rumah mereka. Janji-janji manis bantuan stimulan, jaminan hidup, dan pemulihan ekonomi tak kunjung menjadi kenyataan. Pendataan berulang dan birokrasi berbelit semakin memperparah penderitaan warga,” ujar Erni.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Kota Langsa kini hanya bisa berharap kepada pemerintah agar segera bertindak nyata.
“Bukan sekadar janji, bukan pula alasan birokrasi yang berbelit, melainkan aksi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh warga terdampak. Kami mendesak Pemerintah Kota Langsa segera menyalurkan semua bantuan tersebut,” tegas Erni.
SOMASI mengimbau pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan banjir. Keterlambatan yang berkepanjangan dinilai telah menambah penderitaan warga yang setiap hari berjuang memulihkan kehidupan mereka.
