Langsa Lama, Klikindonesia (03/04/2026).
– Kegaduhan melanda warga Dusun Merpati dan Dusun Rajawali, Desa Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Rencana pembangunan kandang ayam petelur di tengah kawasan pemukiman padat penduduk yang sebelumnya ditolak keras warga melalui petisi resmi, justru kini sudah aktif beroperasi dengan ratusan ekor ayam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, berdasarkan dokumen petisi penolakan yang diterima redaksi, sebanyak puluhan warga telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Geuchik (Kepala Desa) Pondok Pabrik pada 27 Oktober 2025. Namun nyatanya, proyek yang bersumber dari APBG 2025 senilai Rp130.247.500 ini tetap berjalan.
Warga Resah: Bau, Lalat, dan Ancaman Kesehatan
Dalam petisi tersebut, warga menguraikan sejumlah alasan penolakan, antara lain potensi bau tidak sedap, limbah cair, udara tidak sehat, serta menjadi sumber penyebaran penyakit dan vektor seperti lalat dan tikus. Warga juga menilai lokasi kandang sama sekali tidak sesuai dengan fungsi tata ruang kawasan yang merupakan zona permukiman.
Bahkan, warga mengutip Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2011 yang mewajibkan jarak minimal peternakan unggas 500 meter dari pemukiman penduduk. Fakta di lapangan, kandang ayam tersebut berdiri tepat di tengah-tengah rumah warga.
Wartawati Klikindonesia mencoba mengonfirmasi Camat Langsa Lama, Yundi Mauliza, S.STP, M.M. Camat mengakui bahwa pihaknya sudah berupaya memediasi.
“Terkait ini, saya sudah menyurati pihak gampong dan PTP untuk mediasi di kantor camat bersama Muspika Kecamatan Langsa Lama. Sudah dua kali disurati, tapi pihak dari PTP tidak hadir di kantor camat,” ujar Yundi.
Ketidakhadiran pihak PT Perkebunan Nusantara IV Regional VI Unit Kebun Lama selaku pengelola lahan HGU (Hak Guna Usaha) di area tersebut dinilai warga sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat dan proses musyawarah.
Dalam petisi yang ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, hingga Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN), warga memohon empat hal: penolakan pembangunan, penghentian kegiatan, evaluasi lokasi, serta peninjauan bersama.
Namun hingga berita ini diturunkan, kandang ayam tetap beroperasi. Warga kini mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perda RTRW setempat.
“Kami minta Camat dan Walikota segera turun tangan. Jangan sampai proyek ketahanan pangan justru menjadi bencana kesehatan masyarakat,” desak salah satu perwakilan warga yang enggan disebut namanya.
Hingga kini, belum ada kejelasan jadwal mediasi ulang. Sementara itu, ratusan ekor ayam terus bertelur di tengah nestapa warga yang bermimpi tinggal di lingkungan sehat, aman, dan layak.
