LANGSA – Klikindonesia, Sabtu (25/04/2026). – Setelah genap satu tahun memimpin Kota Langsa, nama Wali Kota Jeffry Sentana S Putra semakin sering disebut, tetapi bukan selalu karena prestasi. Publik dibuat geleng-geleng kepala oleh serangkaian fenomena aneh di tubuh pemerintahan: mulai dari pejabat yang baru dilantik tiba-tiba mundur, praktik jabatan rangkap yang merajalela, hingga penempatan orang-orang di posisi yang sering dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di kota berjuluk Kota Santri ini? Apakah ini sekadar dinamika biasa, atau sinyal bahwa pemerintahan sedang limbung mengingat minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rotasi ala “Kursi Panas” dan Lingkaran Api Pengunduran Diri
Salah satu catatan paling buruk dalam kepemimpinan Jeffry Sentana adalah tingginya angka pengunduran diri dari pejabat eselon II (Kepala OPD) yang baru beberapa bulan menjabat.
Yang paling menyita perhatian adalah pengunduran diri Direktur RSUD Langsa, drg. Ridha Zulkumar, pada awal September 2025. Ia mundur secara mendadak hanya beberapa bulan setelah dilantik karena diduga bersitegang dengan wali kota. Pertikaian ini bermula setelah RSUD Langsa melayangkan surat ke Ombudsman RI terkait kebijakan yang dianggap bermasalah tanpa izin dari atasan. Tak lama berselang, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Langsa, Bambang Suriansyah, ikut mengundurkan diri pada September 2025, tanpa memberikan alasan jelas.
Aksi ini terus berulang. Pada semester awal 2026, Kepala BPBD Langsa, Nursal Saputra, juga resmi mengundurkan diri saat Kota Langsa sedang krisis banjir. Publik menyayangkan karena pengunduran diri terjadi di tengah tanggung jawab penyaluran bantuan. Wali Kota sendiri mengaku “kecewa” dengan kinerja Nursal, namun ia membiarkan jabatan kepala BPBD itu kosong dalam masa genting. “Kemarin itu perintah saya agar segera salurkan bantuan… setelah perintah itu, tiba-tiba beliau mengajukan pengunduran diri,” keluh Jeffry.
Tidak berhenti di situ, gelombang pengunduran diri kembali terjadi di awal April 2026. Erni Yanti, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) Kota Langsa yang juga membidangi urusan peternakan, resmi mengundurkan diri. Meski pemberitaan tidak menyebutkan alasan spesifik di balik langkah tersebut, pengunduran dirinya langsung ditindaklanjuti dengan penunjukan Pelaksana Harian (Plh). Wali Kota Jeffry Sentana menunjuk Koko Hendrawansyah sebagai Plh Kepala DPPKP terhitung mulai 13 April 2026.
Sindrom “Plt” dan Jabatan Rangkap: Akibat Minimnya Stok SDM?
Fenomena selanjutnya adalah maraknya pejabat “Pelaksana Harian” (Plh) dan “Pelaksana Tugas” (Plt) yang terkadang menjabat hingga dua atau tiga posisi berbeda secara bersamaan. Pengunduran diri Erni Yanti pun ikut memperpanjang daftar panjang posisi yang diisi pelaksana tugas.
Kasus paling fenomenal adalah penunjukan Suhartini. Mulanya ia adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bulan Juni 2025 ia diangkat sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) — merangkap dua jabatan strategis sekaligus. Ironisnya, tak lama kemudian, ia pun resmi diangkat menjadi Sekda definitif, meninggalkan posisi Kadis Pendidikan yang kosong.
Namun, kursi Kadis Pendidikan yang kosong itu juga diisi dengan cara yang tak kalah kontroversial. Wali Kota langsung menunjuk Jeffranny, adik kandungnya sendiri, sebagai Plt Kadis Pendidikan. Alih-alih mengkritik, wali kota justru membela dengan alasan “efektivitas birokrasi”.
Sementara itu, sejumlah asisten OPD juga ikut memegang beberapa peran, contohnya Sopian Hamid (Plt Sekdis Pendidikan bergeser jadi Plt Sekdis Sosial), atau Yundi Mauliza (dari Kabag Pemerintahan jadi Plt Sekdis Dikbud), plus beberapa kepala dinas yang dikomandoi oleh pejabat eselon III yang langsung “loncat katak” menjadi Plt Eselon II. Wajar jika muncul kesan bahwa Pemko Langsa kekurangan orang mumpuni sehingga terpaksa terjadi tarik-ulur kursi.
Kesan Nepotisme dan “Ketidaksesuaian” Ilmu
Di samping itu, publik juga resah dengan banyaknya penempatan figur yang tidak sesuai background pendidikannya dengan core business OPD. Yang paling vulgar tentu adalah kasus Jeffranny: seorang camat yang sehari-harinya menangani pemerintahan wilayah, tiba-tiba memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga yang bergulat dengan kurikulum, kependidikan, dan kebudayaan.
Keputusan ini dianggap “keblinger” dan jelas melanggar etika tata kelola pemerintahan karena berbau nepotisme. “Menunjuk adik kandung sebagai kepala dinas, meski sekadar pelaksana tugas, merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan,” tulis media lokal mengomentari kebijakan ini.
Bukan hanya Jeffranny yang saat ini menjabat Camat dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa,
Nama Rika Mariska juga mendadak ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (DSI dan PD), meski jabatan asalnya adalah Sekretaris Inspektorat, bukan dari kalangan dayah atau syariat. Begitu pula Vivi Handayani yang seorang Kepala UPTD Puskesmas tiba-tiba dipercaya menjadi Plt Kepala DP3A Dalduk dan KB.
Prestasi Ekspektasi vs Kenyataan Pahit
Lantas, apa saja yang telah dilakukan Wali Kota Jeffry Sentana selama menjabat?
Jika berbicara prestasi lapangan yang diunggulkan, satu-satunya capaian yang gencar dipublikasikan adalah predikat “Kualitas Tinggi” (Bebas Maladministrasi) dari Ombudsman RI untuk pelayanan publik 2025. Pemerintah Kota juga disebut berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK serta meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk percepatan layanan perizinan.
Namun, semua “capaian teknis” itu terasa sirna dibandingkan buruknya manajemen internal pemerintahan. Alih-alih membangun, di tahun 2026, Kota Langsa justru mengalami pemotongan APBK yang mempersempit ruang gerak pembangunan pasca banjir. Wali kota lebih sibuk merotasi pejabat yang gagal mempertahankan loyalitas (terbukti banyak yang mundur, termasuk Erni Yanti dari DPPKP), serta menghadapi tekanan publik yang menuntut transparansi bantuan bencana. Bahkan, muncul tuntutan agar Jeffry dan Suhartini (Sekda) mundur.
Kesimpulannya, kinerja saat ini masih belum signifikan mengubah dasar permasalahan SDM Kota Langsa. Kota Langsa tampak tidak kekurangan “niat” tetapi benar-benar kekurangan figur profesional yang loyal dan kompeten. Selama satu dekade terakhir, praktik pengisian jabatan yang salah kaprah, instabilitas politik, serta faktor nepotisme membentuk lingkaran setan ketidakprofesionalan. Hingga kini, belum ada kepastian kapan “Pemerintahan Plt dan Plh” ini berakhir, dan kapan para profesional akan benar-benar memegang kendali Kota Langsa.
