LANGSA Klikindonesia, Selasa 05/05/2026.
– Proyek rehabilitasi ruang kelas di KB PAUD Ibnu Azkia, Kota Langsa, Aceh, yang mendapat bantuan pemerintah senilai Rp.723.347.000,- dari APBN 2026, kini memicu pertanyaan tajam dari warga. Pasalnya, sejumlah kejanggalan ditemukan terkait pengelolaan proyek dan pemasangan plang informasi proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan dokumen yang diperoleh media, proyek bernama “Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026” ini dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kalender, mulai 9 April hingga 8 Agustus 2026. Namun, ketika wartawan melakukan penelusuran lapangan, plang proyek dan plang peringatan “hati-hati” justru tidak terlihat di lokasi.
Ketika dikonfirmasi, pemilik Yayasan Ibnu Azkia, Ibnu, memberikan keterangan yang mengundang tanda tanya besar. Ia mengaku bahwa kedua plang tersebut sengaja disimpan di dalam sebuah ruangan dengan alasan takut dicuri.
“Plang hanya dicetak dengan bahan biasa dan dibingkai kayu ukuran sekitar 1×1 inci. Jika takut dicuri, bukankah justru dengan dipasang di luar malah menjadi informasi publik? Ini alasan yang tidak masuk akal,” ujar seorang sumber di lokasi.
Setelah didesak wartawan, Ibnu kemudian memerintahkan karyawannya untuk mengeluarkan plang tersebut dan meletakkannya di atas mesin air. Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa plang sengaja tidak dipasang sesuai aturan.
Selain itu, masyarakat sekitar juga menyoroti cara pembelian material proyek. “Bahan bangunan hanya dibeli sedikit-sedikit dengan alasan takut menghalangi kegiatan belajar mengajar. Namun, dana segitu besar, wajar jika publik curiga ada yang tidak beres,” kata seorang warga.
Terlebih lagi, keluhan masyarakat banjir yang terdampak kini meledak di tengah sorotan proyek ini.
“Kami masyarakat korban banjir sangat kecewa. Dana Rp.723 juta mudah didapat untuk proyek ini, sementara kami bergelut dengan birokrasi yang berbelit hanya untuk mendapat bantuan logistik. Kenapa rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan justru dipersulit?” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Seruan Audit Mendesak Digulirkan
Publik kini mendesak tim audit dari Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum untuk segera turun ke lokasi. “Jangan sampai uang negara yang seharusnya membangun generasi muda, malah lenyap dalam proyek yang tidak transparan. Kami minta audit menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan barang, hingga pelaksanaan di lapangan,” tegas warga lainnya.
Media akan terus mengawal kasus ini. Masyarakat berharap ada keadilan: bantuan pemerintah harus tepat sasaran, transparan, dan tidak boleh dihalangi dengan alasan-alasan yang janggal.
