LANGSA Klikindonesia, Sabtu (25/04/2026)
– Forum Korban Banjir Kota Langsa resmi mengeluarkan himbauan aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, pukul 09.30 WIB. Aksi yang disebut-sebut sebagai “Jilid II” ini akan memusatkan massa di Lapangan Merdeka, dengan sasaran DPR Kota Langsa, Kantor Walikota, Pendopo/Rumah Dinas Walikota, serta Kejaksaan Negeri Langsa.
Koordinator Demo, Haprizal Roji, S.Sos., dalam rilisnya menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menuntut Pemerintah Kota Langsa agar segera mencairkan uang banjir bagi para korban. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak takut dengan berbagai ancaman, termasuk isu pencoretan nama penerima bantuan. “Insya Allah ini tidak akan terjadi. Gerakan ini dilindungi konstitusi karena hak demokrasi masyarakat,” ujar Haprizal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di tengah himbauan resmi tersebut, gelombang kekecewaan masyarakat terus menguat. Sejumlah warga korban banjir yang tergabung dalam forum menyuarakan harapan tajam kepada Walikota Langsa. Mereka meminta kepala daerah itu memiliki nyali untuk bertemu langsung dengan massa aksi, jangan hanya berani di media sosial.
“Pak Wali jangan cuma jawab ‘selow’ saat tahu akan ada aksi jilid II. Nanti pas hari H, jangankan menemui, pak wali malah tidak ada di Kota Langsa. Pulang ya pak Wali…,” ujar seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, sorotan juga dialamatkan kepada para wakil rakyat. “Kepada para wakil rakyat, di mana kalian selama ini? Kami akan menjumpai kalian karena selama ini kalian tidak mewakili kami,” tegasnya dengan nada geram.
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah soal akses komunikasi Walikota terhadap awak media. Masyarakat mempertanyakan sudah berapa lama nomor handphone dan WhatsApp Walikota yang biasa digunakan untuk awak media tidak diaktifkan, sementara nomor lain diketahui masih aktif. “Apakah pak Wali alergi sama awak media?,” tanya seorang awak media.
Aksi Jilid II pun kini menjadi perhatian warga Langsa yang menunggu kepastian pencairan dana banjir sekaligus bukti keberpihakan para pemimpin mereka.
